PEKANBARU -- Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau Dikdik Sadikin mengingatkan, agar seluruh jajaran di Pemkab Bengkalis tidak melayani permintaan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun yang mengatasnamakan dirinya dan jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
“Kalau ada oknum yang melakukan hal seperti itu jangan dilayani. Itu penipuan. Kalau ada oknum di Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang melakukannya, mohon laporkan kepada kami. Akan kita tindak tegas,†tegas Dikdik.
Didampingi sejumlah jajarannya, Dikdik yang pernah berprofesi sebagai seorang jurnalis di sejumlah media cetak nasional ini mengatakan itu langsung kepada Bupati Bengkalis Amril Mukminin.
“Lantai yang tidak bersih tak mungkin bisa dibersihkan dengan sapu yang kotor. Jadi kalau ada oknum di Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang melakukan hal tak terpuji tersebut, segera informasikan kepada kami,†ulang Dikdik.
Dikdik menceritakan, dahulu dan sebagai salah satu bentuk transparansi, dia selalu menginformasikan kegiatan kedinasan yang dilakukannya di media sosial. Misalnya saat melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah.
Imbuh Dikdik, dalam kunjungan tersebut, dia sering berfoto dengan Kepala Daerah. Lalu, foto itu di-upload-nya ke media sosial.
Tak lama kemudian, sambungnya lagi, Kepala Daerah tersebut menelepon kami. Menginformasikan ada seorang yang mencatut namanya untuk minta sesuatu kepada Kepala Daerah tersebut.
“Karena kerab dimanfaatkan orang yang tak bertanggungjawab, sejak itu kami tak mau lagi mempublikasikan foto-foto seperti itu di media sosial. Jadi kalau ada seseorang yang menelepon Bupati Bengkalis atau siapapun yang mencatut nama kami atau jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Riau, jangan dilayani,†ulang Dikdik.
Bupati Amril Mukminin dan rombongan diterima Dikdik di ruang kerjanya di Perwakilan BPKP Provinsi Riau, jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu, 9 Januari 2019.
Kepada Bupati Amril, Dikdik juga meminta agar Pemkab Bengkalis untuk memberdayakan atau memperkuat eksistensi inspektorat sebagai sistem pengendali intern.
“Kemudian, anggaran untuk sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Perangkat Daerah juga ditingkatkan. Lakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan seoptimal mungkin,†pesan Dikdik, yang mengaku baru saja pulang melakukan kegiatan kedinasan dari Kabupaten Kampar.
Sebagaiama dilaporkan Pelaksana Tugas Kepala Diskominfotik Johansyah Syafri, selain Sekretaris Daerah H Bustami HY, ikut mendampingi Bupati Amril dalam pertemuan dengan Dikdik dan jajarannya, diantaranya Plt Asisten Administrasi Umum yang juga Kabag Hukum Mariansyah Oemar.
Kemudian, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Aulia, Kepala Bappenda H Imam Hakim, Kabag Humas M Fadhli dan Kabag Umum Alfakhrurrazy serta mantan Inspektur Kabupaten Bengkalis Suparjo. #DISKOMINFOTIK